Kementerian Koperasi dan UKM evaluasi 400 perda JAKARTA Kementerian Negara Koperasi dan UKM tengah mengevaluasi sekitar 400 peraturan daerah (perda) bermasalah yang dinilai membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
UU baru koperasi diharapkan rampung 2010 JAKARTA Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengharapkan undang-undang koperasi bisa disahkan DPR pada 2010, mengingat drafnya telah dihar-monisasikan bersama dengan instansi terkait.
Bank swasta akan diikutkan program KUR TANJUNG PINANG Kementerian Negara Koperasi dan UKM akan mengikutsertakan bank swasta dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun depan, guna memperbesar penyerapan dana.
LPKD Sulit Penuhi Syarat Modal Pemerintah provinsi dapat mengajak perusahaan daerah mendirikan LPKD. SEMBILAN lembaga penjamin kredit daerah (LPKD) masih belum beroperasi karena syarat minimal modal disetor Rp50 miliar. Kondisi ini disebabkan belum semua pemerintah daerah mampu memenuhi syarat minimal modal disetor padahal lembaga ini diharapkan membantu mengatasi hambatan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah.
Penjaminan Kredit Terkendala Modal JAKARTA, Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang dipandang sebagai solusi memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah belum berjalan maksimal.
JAKARTA Kementerian Negara Koperasi dan UKM tengah mengevaluasi sekitar 400 peraturan daerah (perda) bermasalah yang dinilai membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
JAKARTA Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengharapkan undang-undang koperasi bisa disahkan DPR pada 2010, mengingat drafnya telah dihar-monisasikan bersama dengan instansi terkait.
TANJUNG PINANG Kementerian Negara Koperasi dan UKM akan mengikutsertakan bank swasta dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun depan, guna memperbesar penyerapan dana.
Pemerintah provinsi dapat mengajak perusahaan daerah mendirikan LPKD. SEMBILAN lembaga penjamin kredit daerah (LPKD) masih belum beroperasi karena syarat minimal modal disetor Rp50 miliar. Kondisi ini disebabkan belum semua pemerintah daerah mampu memenuhi syarat minimal modal disetor padahal lembaga ini diharapkan membantu mengatasi hambatan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah.
