Klik pada gambar di bawah ini untuk mengaktifkan slideshow

Galeri

ImagePelaku usaha kecil menengah (UKM) di kawasan tengah dan timur Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor ke Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina dengan memanfaatkan perjanjian kerja sama BIMP-EAGA. BIMP-EAGA {Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and Phi-lipines East Asean Growth Area) merupakan kerja sama peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan di antara empat negara Asean.

Izin Koperasi yang Menyalahi Ketentuan Akan Dicabut PDF Print E-mail
Written by Artikel   
Wednesday, 03 October 2012 09:35

JAKARTA-Kementerian Koperasi dan UKM mengancam pemberian sanksi mulai dari teguran sampai dengan pencabutan izin usaha koperasi jika menyimpang dari ketentuan.

Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam koperasi, dan koperasi jasa keuangan syariah yang merusak citra koperasi akan dikenai sanksi.

"Langkah tersebut dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha ini merupakan tugas pemerintah." katanya di Jakarta. Selasa (2/10).

Pemberian sanksi itu, ujarnya, untuk menghindari penyimpangan yang dampaknya merugikan anggota koperasi dan menghilangkan kepercayaan anggota.

Dia melanjutkan penegasan sanksi itu sejalan dengan dinamika sektor keuangan termasuk di dalamnya usaha simpan pinjam koperasi. Pemerintah, kata Meliadi, mengingatkan pelaku usaha agar tetap mengacu pada pedoman dasar koperasi.

PP No. 9/1995 mengatur lima tugas pokok pemerintah yaitu mengatur dan membuat peraturan dan kebijakan, mengawasi, memeriksa, menilai kesehatan, dan menerapkan sanksi bagi koperasi yang melakukan pelanggaran.

Kelima tugas tersebut didelegasikan secara terpadu mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Koperasi tingkat primer atau nasional diawasi langsung oleh Kedeputian Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun, koperasi tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, dan pada tataran kabupaten dan kota administratif diserahkan kepada bupati dan walikota. "Intinya, siapa yang mengeluarkan izin, langsung mengawasinya," ujar Meliadi.

Dia menjelaskan penegasan peraturan itu sesuai dengan perintah Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan menyusul beberapa koperasi yang melakukan penyalahgunaan wewenang seperti melarikan simpanan anggota dan memberi pinjaman dengan bunga tidak wajar.

Kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan koperasi di antaranya dilakukan Koperasi Langit Biru di Banten. Koperasi tersebut tidak memiliki legalitas usaha untuk mengumpulkan dana dari masyarakat karena berbadan hukum serba usaha.

"Koperasi yang benar-benar bisa mengoleksi dana dari masyarakat hanya koperasi simpan pinjam atau KSP, sedangkan badan usaha koperasi tersebut (Koperasi Langit Biru) berupa serba usaha. Hal ini jelas menyalahi badan hukum koperasi yang dikeluarkan pemerintah," katanya, beberapa waktu lalu.

Belajar dari kasus tersebut, katanya, masyarakat diharapkan tidak mudah terbuai dengan iming-iming kompensasi tinggi yang akhirnya merugikan, karena biasanya pengelola tidak bertanggungjawab terhadap dana yang telah diinvestasikan.

Parameternya bisa mengacu pada suku bunga deposito perbankan. Apabila imbalan yang ditawarkan melebihi angka yang ditawarkan perbankan sebaiknya tidak ikut menanam investasi karena berindikasi penipuan.

Sumber : Bisnis Indonesia

 

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini924
mod_vvisit_counterKemarin2739
mod_vvisit_counterMinggu ini23336
mod_vvisit_counterMinggu lalu26604
mod_vvisit_counterBulan ini72615
mod_vvisit_counterBulan lalu123517
mod_vvisit_counterTotal kunjungan5860684

We have: 26 guests, 13 bots online
IP: 54.237.98.229
 , 
Dec 20, 2014