Klik pada gambar di bawah ini untuk mengaktifkan slideshow

Galeri

ImageKementerian Koperasi dan UKM melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha KUMKM  daerah Wisata dan Usaha Mikro Perikanan Wilayah Pesisir di Kabupaten Belitung. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 26 April 2010 telah melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha KUMKM, bertempat di Hotel Grand Pesona Impian Kab. Belitung dengan peserta berjumlah 80 orang usaha mikro dan kecil (UMK), diantaranya bidang usaha wisata sebanyak 30 orang, pengolahan perikanan sebanyak 50 orang yang berasal dari Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur.

PKL Harus Naik Kelas, Kemenkop Godok Pembebasan Pajak PKL PDF Print E-mail
Written by Artikel   
Monday, 05 November 2012 09:56

SEBAGAI komitmen pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima. Kementerian Koperasi dan UKM tengah menggodok dan memperjuangkan pembebasan pajak bagi pedagang kaki lima (PKL) yang beromset di bawah Rp300 juta. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, pada acara Rapat Pimpinan Nasional I Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Bazar (APKLI) di Batam, belum lama ini "Pemerintah akan memperjuangkan kebijakan pembebasan pajak ini. Tujuannya agar para PKL bisa lebih kuat Jadi bagi PKL yang berpenghasilan di bawah itu tidak dikenai pajak. Mikroitu batasannya Rp300 juta per tahun," kata Syarief

Menurut Menkop, persoalan PKL tidak bisa berkembang, karena PKL harus membayar berbagai macam retribusi. Itu, yang menjadi penyebab teknis PKL tidak naik tingkat. Padahal, lanjut dia, jika PKL bisa mendapatkan keuntungan lebih, para PKL bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah. "Kerja sama yang dibangun antara pemerintah dan APKLI, kedepan PKL harus lebih maju dan bisa naik kelas jadi pengusaha kecil dan menengah," katanya.

Menurut Syarief, para PKL yang diberdayakan melalui ko-perasi akan memiliki wadah. Saat ini ada 22,9 juta anggota APKLI. Mereka diberi tempat atau kios untuk menata dagangannya dan tidak lagi berdagang dipinggir jalan serta khawatir di razia.

Kata Menkop, APKLI telah berhasil memperjuangkan kepentingan dasar PKL dengan kepastian tempat berusaha. Pemerintah, melakukan pemberdayaan para PKL dengan mempersiapkan lokasi usaha, sehinggga tidak terjadi penggusuran. Termasuk pembiayaan dan latihan untuk mereka. "Untuk memperkuat itu. PKL juga akan memiliki payung hukum yang lebih kuat, dari Permendagri ke Perpres."

 

Sumber : Rakyat Merdeka

 

LAYANAN PUBLIK

CALL-CENTER-KUKM-500587.jpg

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini3084
mod_vvisit_counterKemarin3804
mod_vvisit_counterMinggu ini6888
mod_vvisit_counterMinggu lalu27200
mod_vvisit_counterBulan ini98250
mod_vvisit_counterBulan lalu123108
mod_vvisit_counterTotal kunjungan5762802

We have: 38 guests, 7 bots online
IP: 54.90.158.245
 , 
Nov 24, 2014