Klik pada gambar di bawah ini untuk mengaktifkan slideshow

Galeri

Image

Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) telah memberikan pendampingan kepada kalangan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) industri kreatif di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Chairul Djamhari menyatakan, pihaknya telah memberikan pendampingan dan bantuan sertifikasi HKI kepada kalangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) industri kreatif.

PKL Harus Naik Kelas, Kemenkop Godok Pembebasan Pajak PKL PDF Print E-mail
Written by Artikel   
Monday, 05 November 2012 09:56

SEBAGAI komitmen pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima. Kementerian Koperasi dan UKM tengah menggodok dan memperjuangkan pembebasan pajak bagi pedagang kaki lima (PKL) yang beromset di bawah Rp300 juta. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, pada acara Rapat Pimpinan Nasional I Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Bazar (APKLI) di Batam, belum lama ini "Pemerintah akan memperjuangkan kebijakan pembebasan pajak ini. Tujuannya agar para PKL bisa lebih kuat Jadi bagi PKL yang berpenghasilan di bawah itu tidak dikenai pajak. Mikroitu batasannya Rp300 juta per tahun," kata Syarief

Menurut Menkop, persoalan PKL tidak bisa berkembang, karena PKL harus membayar berbagai macam retribusi. Itu, yang menjadi penyebab teknis PKL tidak naik tingkat. Padahal, lanjut dia, jika PKL bisa mendapatkan keuntungan lebih, para PKL bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah. "Kerja sama yang dibangun antara pemerintah dan APKLI, kedepan PKL harus lebih maju dan bisa naik kelas jadi pengusaha kecil dan menengah," katanya.

Menurut Syarief, para PKL yang diberdayakan melalui ko-perasi akan memiliki wadah. Saat ini ada 22,9 juta anggota APKLI. Mereka diberi tempat atau kios untuk menata dagangannya dan tidak lagi berdagang dipinggir jalan serta khawatir di razia.

Kata Menkop, APKLI telah berhasil memperjuangkan kepentingan dasar PKL dengan kepastian tempat berusaha. Pemerintah, melakukan pemberdayaan para PKL dengan mempersiapkan lokasi usaha, sehinggga tidak terjadi penggusuran. Termasuk pembiayaan dan latihan untuk mereka. "Untuk memperkuat itu. PKL juga akan memiliki payung hukum yang lebih kuat, dari Permendagri ke Perpres."

 

Sumber : Rakyat Merdeka

 

LAYANAN PUBLIK

CALL-CENTER-KUKM-500587.jpg

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini3294
mod_vvisit_counterKemarin5276
mod_vvisit_counterMinggu ini15423
mod_vvisit_counterMinggu lalu32836
mod_vvisit_counterBulan ini60957
mod_vvisit_counterBulan lalu75579
mod_vvisit_counterTotal kunjungan5421049

We have: 60 guests, 8 bots online
IP: 54.166.181.191
 , 
Aug 27, 2014