Klik pada gambar di bawah ini untuk mengaktifkan slideshow

Galeri

ImageKementerian Koperasi dan UKM melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha KUMKM  daerah Wisata dan Usaha Mikro Perikanan Wilayah Pesisir di Kabupaten Belitung. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 26 April 2010 telah melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha KUMKM, bertempat di Hotel Grand Pesona Impian Kab. Belitung dengan peserta berjumlah 80 orang usaha mikro dan kecil (UMK), diantaranya bidang usaha wisata sebanyak 30 orang, pengolahan perikanan sebanyak 50 orang yang berasal dari Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur.

Menimbang Batas Omzet UKM Kena Pajak PDF Print E-mail
Written by Artikel   
Tuesday, 27 November 2012 10:13

Pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan alas usaha usaha kecil dan menengah (UKM) agar memenuhi rasa keadilan. Selama ini, pekerja berpenghasilan Rp 2 juta harus membayar pajak, sementara banyak UKM yang berpenghasilan belasan juta rupiah hingga puluhan juta rupiah per bulan belum tersentuh pajak.

Terkait rencana pengenaan pajak penghasilan atas UKM, masalah paling krusial adalah penentuan batas omzet UKM kena pajak. Ditjen Pajak awalnya mengajukan tarif 1% bagi UKM yang beromzet sampai Rp 4,8 miliar. Namun batasan ini dinilai terlalu tinggi, sehingga banyak IKM tidak akan terjaring menjadi wajib pajak.

Sementara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop dan UKM), mengajukan batas omzet UKM tidak kena pajak Rp 200 juta. Artinya UKM dengan omzet di atas Rp 200 juta baru akan terkena pajak penghasilan dengan tarif 1%.

Pilihan batas omzet Rp 200 juta per tahun, berdasarkan fakta, di batas tersebut rata-rata perputaran usaha setiap bulan hanya sekitar Rp 18 juta. Dengan keuntungan 15% atau 20%, pendapatan bersih-nya antara Rp 2,7 juta -Rp 3,6 juta per bulan. Pendapatan ini masih di level penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dengan demikian, sudah memenuhi asas keadilan bagi setiap warga negara dalam membayar pajak.

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam menyarankan, agar tercipta rasa keadilan, sebaiknya pengusaha kecil dengan omzet sampai Rp 250 jutaan tak terkena pajak. Ia berasumsi, laba bersih usaha kecil ini sekitar 10% dari omzet, sehingga sepanjang tahun, laba bersih hanya Rp 25 juta atau setara PTKP.

Sementara, menurut Menko Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan tarif pajak maupun batas omzet UKM yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Rencana beleid pajak UMKM masih di bahas di Kementerian Keuangan dan belum dibahas di forum antar departemen.

Tak semata-mata omzet

Banyak negara sudah menerapkan pajak atas UKM. Menurut OECD dalam laporan berjudul SME Tax Compliance and Sim-plification Background note prepared by the OECD Centre for Tax Policy and Administration for .. Roundtable Discussion at the 1st Meeting of the Working Group on Taxation of the SEE Investment Committee, banyak indikator data sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan pada UKM. Seperti omzet, penjualan dan ukuran perusahaan, melihat jumlah karyawan, luas lantai, nilai persediaan, konsumsi listrik dan variabel lain yang berkorelasi dengan penghasilan.

Sekadar contoh, Polandia menerapkan pajak penghasilan UKM menggunakan indikator bentuk dan ruang lingkup kegiatan, jumlah karyawan dan jumlah penduduk. Sementara di Spanyol, pajak penghasilan atas restoran berdasarkan jumlah karyawan, konsumsi listrik dan jumlah meja.

Contoh lain, Afrika Selatan mulai 1 Maret 2011 menerapkan pajak penghasilan 1% untuk UKM dengan omzet penjualan (turnover) per tahun mencapai R 150.000 sampai dengan R 300.000 atau setara Rp 150 juta - Rp 300 juta. Omzet R 300.001 - R 500.000 terkena pajak penghasilan 2%, antara      R 500.001 - R 750.000 terkena 4%dan lebih dari R 750.(101 dikena kan 6%.

Belajar dari negara lain, menetapkan pajak pajak penghasilan UKM tak semata-mata menggunakan indikator omzet. Penggunaan omzet sebagai based perhitungan pajak penghasilan mengandung kelemahan. Pertama, tingkat margin setiap jenis usaha berbeda beda. Mungkin banyak perusahaan dengan omzet sama, tapi tingkat keuntungan berbeda karena perbedaan jenis usaha Akibatnya tingkat kepatuhan membayar pajak akan rendah, terutama UKM dengan tingkat margin keuntungannya rendah.

Kedua, penggunaan based om-zel penjualan menjadikan pemilik modal menghindari bisnis pada jenis usaha yang menghasilkan keuntungan kecil. Padahal dari sisi makro, UKM dengan margin kecil, lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan UKM bermargin lebih tinggi.

Konsep Kemkop dan UKM terkait batas omzet UKM kena pajak di atas Rp 200 juta dengan tarif 1% mungkin tepat. Tapi, batas ini sebaiknya dikombinasikan indikator lain, yang berkorelasi penghasilan. Seperti jumlah karyawan nilai persediaan dan konsumsi listrik Kombinasi ini diharapkan memberi rasa keadilan bagi wajib pajak dan mendorong kepatuhan membayar pajak.

Sumber : Harian Kontan

 

LAYANAN PUBLIK

CALL-CENTER-KUKM-500587.jpg

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini4824
mod_vvisit_counterKemarin5284
mod_vvisit_counterMinggu ini10108
mod_vvisit_counterMinggu lalu27859
mod_vvisit_counterBulan ini10108
mod_vvisit_counterBulan lalu73393
mod_vvisit_counterTotal kunjungan5443593

We have: 52 guests, 18 bots online
IP: 54.166.137.42
 , 
Sep 02, 2014