Klik pada gambar di bawah ini untuk mengaktifkan slideshow

Galeri

Image

Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) telah memberikan pendampingan kepada kalangan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) industri kreatif di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Chairul Djamhari menyatakan, pihaknya telah memberikan pendampingan dan bantuan sertifikasi HKI kepada kalangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) industri kreatif.

UU LKM Permudah Pembiayaan Mikro PDF Print E-mail
Written by Artikel   
Wednesday, 12 December 2012 10:00

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, penetapan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) oleh DPR, akan mempermudah akses masyarakat miskin untuk memperoleh pinjaman maupun pembiayaan mikro. "Keberadaan LKM sebagai lembaga keuangan akan mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro," ujar Menkeu dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Selasa (11/12).

Menurut Menkeu, UU LKM ini merupakan perbaikan dari sisi regulasi yang dapat memberikan payung hukum bagi LKM, yang telah berdiri maupun akan didirikan di masa mendatang. "LKM juga diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah," ujar dia.

Lembaga Penjamin

Menkeu juga menjelaskan, berdasarkan UU LKM tersebut, bentuk badan hukum LKM adalah koperasi dan perseroan terbatas dengan kepemilikan saham paling sedikit 60% milik pemerintah daerah kabupaten /kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan, untuk memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, dia mengatakan, berdasarkan UU tersebut dapat dibentuk lembaga penjamin simpanan LKM, yang didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan atau LKM sendiri. "Dalam hal diperlukan, pemerin-tah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama pemerintah daerah dan LKM," kata dia.

UU ini juga mengatur ketentuan mengenai tukar menukar informasi antarLKM, penggabungan, peleburan, dan pembubaran. Serta perlindungan kepada jasa pengguna LKM, pembinaan dan pengawasan yang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Menkeu, pembinaan dan pengawasan tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang telah ditunjuk OJK dan UU akan berlaku dua tahun sejak diundangkan. "Jangka waktu dua tahun dimaksudkan untuk menyiapkan infrastruktur seperti sumber daya manusia OJK selaku pembina dan pengawas LKM serta SDM pemerintah daerah selaku pihak yang menerima pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan LKM." ujar dia.

Bagi LKM yang belum berbadan hukum, menurut dia, tetap .dapat beroperasi paling lama setahun sejak UU berlaku dan setelahnya wajib memperoleh bnn usaha dari OJK. Menkeu mengharapkan, semua pihak terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Keuangan dapat bekerja sama untuk melakukan sosialisasi. "Dengan tumbuh dan berkembangnya LKM ini, maka diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terutama masyarakat di perdesaan," kata Menkeu.

 

Sumber : Investor Daily Indonesia

 

LAYANAN PUBLIK

CALL-CENTER-KUKM-500587.jpg

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini4427
mod_vvisit_counterKemarin6638
mod_vvisit_counterMinggu ini22611
mod_vvisit_counterMinggu lalu22822
mod_vvisit_counterBulan ini85444
mod_vvisit_counterBulan lalu104130
mod_vvisit_counterTotal kunjungan5022096

We have: 39 guests, 12 bots online
IP: 23.21.23.126
 , 
Apr 24, 2014