Klik pada gambar di bawah ini untuk mengaktifkan slideshow

Galeri

ImagePelaku usaha kecil menengah (UKM) di kawasan tengah dan timur Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor ke Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina dengan memanfaatkan perjanjian kerja sama BIMP-EAGA. BIMP-EAGA {Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and Phi-lipines East Asean Growth Area) merupakan kerja sama peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan di antara empat negara Asean.

KEBIJAKAN PAJAK: SHU Koperasi Harus Bebas PDF Print E-mail
Written by Artikel   
Friday, 25 January 2013 10:07

 

JAKARTA—Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan agar koperasi tidak dikenakan pajak atas sisa hasil usaha yang dibayarkan kepada anggotanya, karena berbeda dengan pengertian dividen pada perseroan terbatas.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, menjelaskan usulan agar sisa hasil usaha yang telah diganti menjadi selisih hasil usaha (SHU) berdasarkan Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, didukung oleh undang-undang.

”Yakni, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak

penghasilan dan sesuai dengan pasal 23 ayat 4. Oleh karena itu potensi pajak koperasi disarankan ditinjau kembali dengan mempertimbangkan hal-hal di atas,” katanya kepada Bisnis, Senin (21/01).

 

Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM meminta kepada pengelola koperasi agar memisahkan SHU yang bersumber dari transaksi dengan anggotanya dan nonanggota.

Kemudian, katanya, perhitungan pajak juga didasarkan pada SHU netto, bukan SHU brutto yang bersumber dari pelayanan nonanggota. Adapun SHU yang bersumber dari transaksi anggota tidak lagi dikenakan pajak.

Selanjutnya pajak SHU angota tidak dipungut koperasi, akan tetapi diperhitungkan pada PPh individu anggota. Insentif pajak atas bunga simpanan anngota disarankan dinaikkan dari Rp240.000 menjadi sebesar batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Sebagai pelaku usaha aktif, kewajiban pajak sebenarnya tidak pandangbulu terhadap golongan terntentu. Namun, apakah koperasi yang bertranskasi dengan anggotanya secara otomatis wajib dikenakan pajak meski belum tentu mampu mencetak laba.

”Kami telah melakukan kajian dan analisa tentang potensi pajak dari pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM). Sebab itu, kami menyarankan koperasi tidak wajib dikenakan PPh,” tegas Meliadi Sembiring.

Koperasi maupun UMKM tidak bisa dipungkiri merupakan dunia usaha yang dominan dan berperan menyediakan barang dan jasa untuk konsumsi maupun industri lanjutan. Namun, katanya, harus diingat ada perbedaan yang mendasar antara koperasi dengan perseroan terbatas (PT).

”PT berorientasi pada profit karena bertransaksi secara luas dengan rekan usahanya, sedangkan koperasi transaksinya sangat dominan kepada anggota saja. Itu sebabnya pemerintah lebih cenderung pajak SHU tidak dipungut koperasi, tetapi diperhitungkan pada PPh individu.”

Sumber : Bisnis Indonesia

 

 

 

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini484
mod_vvisit_counterKemarin2957
mod_vvisit_counterMinggu ini9675
mod_vvisit_counterMinggu lalu25993
mod_vvisit_counterBulan ini81366
mod_vvisit_counterBulan lalu123517
mod_vvisit_counterTotal kunjungan5869435

We have: 11 guests, 9 bots online
IP: 54.81.94.71
 , 
Dec 23, 2014