Klik pada gambar di bawah ini untuk mengaktifkan slideshow

Galeri

ImageKementerian Koperasi dan UKM melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha KUMKM  daerah Wisata dan Usaha Mikro Perikanan Wilayah Pesisir di Kabupaten Belitung. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 26 April 2010 telah melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha KUMKM, bertempat di Hotel Grand Pesona Impian Kab. Belitung dengan peserta berjumlah 80 orang usaha mikro dan kecil (UMK), diantaranya bidang usaha wisata sebanyak 30 orang, pengolahan perikanan sebanyak 50 orang yang berasal dari Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur.

PP Simpan Pinjam Koperasi Segera Disempurnakan PDF Print E-mail
Written by Artikel   
Wednesday, 02 June 2010 13:16

Jakarta, Pelita

Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan. Agus Muharram, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM segera merancang cetak biru penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang |elaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.


Pembuatan cetak biru ini bertujuan untuk menjadikan koperasi Jasa keuangan, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi jasa keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya." jelas Agus di Jakarta, kemarin. Untuk itu. PP No.9 tahun 1995 yang intinya adalah pengawasan dan pengendalian segera disempurnakan agar I koperasi jasa keuangan dapat memiliki .roadmap (peta jalan) yang jelas dalam pengembangannya.

Selain itu, menetapkan cetak biru agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi memiliki kebijakan dan agenda yang dapal dikerjakan.

"Agenda yang dapat dikerjakan antara lain dalam PP itu bisa membentuk LPP (Lembaga Pengawasan dan Pengembangan) koperasi jasa keuangan dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) koperasi jasa keuangan." tuturnya.

Dengan dna lembaga itu, diharapkan usaha yang dilakukan koperasi dapat melayani masyarakat yang mengalami kesulitan dalam permodalan baik melalui pola konvensional maupun syariah.

Selama ini, operasional koperasi jasa keuangan terkendala oleh lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam fungsi-fungsi koordinasi vertikal yang tidak berjalan dengan baik. Karena adanya perubahan status pemangku kepentingan yakni dari departemen koperasi ke kementerian koperasi dan UKM.

Lembaga itu adalah LPP koperasi jasa keuangan yang bertugas mengawasi dan menetapkan rating koperasi, termasuk berbagai kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian yang berperan layaknya BI (Bank Indonesia) bagi koperasi. Lembaga kedua adalah LPS koperasi jasa keuangan, (iz)


Sumber : Pelita

 

LAYANAN PUBLIK

CALL-CENTER-KUKM-500587.jpg

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini4498
mod_vvisit_counterKemarin5919
mod_vvisit_counterMinggu ini13945
mod_vvisit_counterMinggu lalu26889
mod_vvisit_counterBulan ini82388
mod_vvisit_counterBulan lalu107959
mod_vvisit_counterTotal kunjungan5623832

We have: 51 guests, 16 bots online
IP: 54.91.47.154
 , 
Oct 22, 2014