Klik pada gambar di bawah ini untuk mengaktifkan slideshow

Galeri

ImagePelaku usaha kecil menengah (UKM) di kawasan tengah dan timur Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor ke Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina dengan memanfaatkan perjanjian kerja sama BIMP-EAGA. BIMP-EAGA {Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and Phi-lipines East Asean Growth Area) merupakan kerja sama peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan di antara empat negara Asean.

Akses permodalan koperasi ditambah PDF Print E-mail
Written by Artikel   
Tuesday, 20 September 2011 10:22

JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM siap memperluas akses permodalan koperasi memanfaatkan anggaran tambahan Rp2 miliar yang dialokasikan pemerintah.

"Kami optimistis mampu melaksanakan pemanfaatan anggaran tambahan atao reward dari Kementerian Keuangan sekitar Rp2 miliar karena dipersiapkan untuk pemberdayaan koperasi," kata Menkop Sjarifuddin Hasan dalam rapat kerja dengan DPR, kemarin.

Sebelumnya Komisi VI DPR khawatir pemanfaatan dana reward tersebut tidak bisa direalisasikan secara optimal mengingat tahun anggaran 2011 tinggal 3 bulan lagi.

Sjarifuddin menyatakan kesanggupan institusinya merealisasi anggaran itu mengingat koperasi calon penerima sudah didata secara lengkap oleh Deputi Bidang Pembiayaan sebagai penyalur dana sosial.

"Dana tersebut kami rencanakan untuk mendukung peningkatan dan perluasan askes permodalan koperasi dan usaha mikro, kecil dan mikro," ujarnya.

Alokasi dana Rp2 miliar itu akan dimanfaatkan untuk membantu permodalan 36 koperasi di mana setiap unit akan menerima bantuan sosial Rp50 juta.

Hingga 10 September 2011, serapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM telah mencapai 48,67% dari pagu sebesar Rpl,013 iniiun. "Ke depan, kami akan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana waktu penyelesaian dan sasaran yang ditetapkan."

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid yang juga hadir dalam rapat kerja tersebut mengingatkanbahwa masih ada anggaran Dekopin sekitar Rp25 miliar yang ditahan oleh Kementerian Keuangan.

"Anggaran dari APBN 2011 diblokir kareru ada beberapa instansi menolak usulan pembangunan gedung wisma koperasi yang kami usulkan," katanya.

Padahal, pembangunan gedung wisma koperasi harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi beberapa instansi terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kimpraswil, dan BPKP.

Namun, pihaknya hanya men-dapatkan persetujuan dan rekomendasi dari satu instansi yakni Kementerian Koperasi dan UKM. "Di antara instansi yang menolak adalah Kementerian Aparatur Penertiban Negara, sehingga Im-praswil tidak mengeluarkan rekomendasi."

Tahun ini Dekopin mendapatkan pagu anggaran Rp85 miliar, dan sekitar Rp59 miliar di antaranya sudah disetujui pencairannya tetapi Rp25 miliar masih diblokir. "Upaya pembukaan blokir sudah dilakukan berbagai pihak termasuk Banggar Komisi VI DPR. Akan tetapi Menkeu belum membukanya," tutur Nurdin.

Sumber: Bisnis Indonesia

 

LAYANAN PUBLIK

CALL-CENTER-KUKM-500587.jpg

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini2591
mod_vvisit_counterKemarin3209
mod_vvisit_counterMinggu ini21225
mod_vvisit_counterMinggu lalu26889
mod_vvisit_counterBulan ini89668
mod_vvisit_counterBulan lalu107959
mod_vvisit_counterTotal kunjungan5631112

We have: 27 guests, 5 bots online
IP: 54.82.190.130
 , 
Oct 24, 2014