Klik pada gambar di bawah ini untuk mengaktifkan slideshow

Galeri

ImageKementerian Koperasi dan UKM melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha KUMKM  daerah Wisata dan Usaha Mikro Perikanan Wilayah Pesisir di Kabupaten Belitung. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 26 April 2010 telah melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha KUMKM, bertempat di Hotel Grand Pesona Impian Kab. Belitung dengan peserta berjumlah 80 orang usaha mikro dan kecil (UMK), diantaranya bidang usaha wisata sebanyak 30 orang, pengolahan perikanan sebanyak 50 orang yang berasal dari Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur.

SERTIFIKASI KOPERASI: 3 Tahun Lagi Baru Beres PDF Print E-mail
Written by Artikel   
Wednesday, 29 February 2012 10:56

JAKARTA: Pemerintah menargetkan pada 2015 mayoritas pengelola koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah memiliki sertifikasi kompetensi sebagai wujud dari profesioanalisme pengelolaan jasa keuangan koperasi.

Agus Muharram, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan pengelola koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah (KSP/KJKS) harus bersertifikasi agar reputasinya bisa sejajar dengan lembaga keuangan perbankan. ”Selanjutnya ada dua poin lagi yang ingin disasar dari program sertifikasi pengelola atau pengurus KSP/KJKS tersebut,” ujarnya kepada Bisnis (Kamis, 10 Februari 2012).

Pertama, agar lebih profesional melayani anggotanya.

Kedua, agar lebih siap menghadapi era globalisasi, karena satu saat ahli manajerial koperasi asing bisa saja tampil menjadi pengelola koperasi di Indonesia. Jika antisipasi dilakukan sejak dini, maka pengelolaan oleh warga asing tidak perlu terjadi.

Antisipasi tersebut dimulai Kementerian koperasi dan UKM melalui pelatihan bagi seluruh manajer atau pengelola KSP/KJKS di seluruh Indonesia. Saat ini sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah KSP/KJKS sebanyak 71.365 unit.

Adapun ketentuan pengelola KSP/KJKS harus memiliki sertifikasi bagi KSP/KJKS, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 133 Tahun 2007 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor keuangan subsektor perantara keuangan bidang koperasi jasa keuangan.

Sertifkat dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan (LSP-KJK). Namun, sebelumnya para pengelola koperasi wajib mengikuti pelatihan yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM agar mereka bisa lebih mudah mendapatkan sertifikat.

Program pelatihan yang difasilitasi instansi tersebut dimulai sejak 2009, dan telah melibatkan sekitar 1.000 orang. Pelatihan dilakukan secara bertahap dengan jumlah peserta bervariasi. ”Mengapa pengelola atau manajer KSP/KJKS harus memiliki sertifikat dari LPS-KJK, karena unit koperasi memang harus dikelola secara profesional. Target itu bisa tercapai jika didukung SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya,” tukas Agus Muharram.

Dengan demikian koperasi di bidang jasa keuangan sehat, dan mampu berfungsi sebagai lembaga internediasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh permodalan.

Fasilitasi Kemenkop dan UKM

------------------------------------------

Tahun             Jumlah peserta

------------------------------------------

2009               120 orang

2010                120 orang

2011                 320 orang

2012                360 orang*

2013                150 orang*

2014                300 orang*

Catatatan        : (*) Rencana

Sumber           : Kemenkop dan UKM 2012

 

Sumber : Bisnis Indonesia

 

LAYANAN PUBLIK

CALL-CENTER-KUKM-500587.jpg

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini2011
mod_vvisit_counterKemarin2310
mod_vvisit_counterMinggu ini4321
mod_vvisit_counterMinggu lalu22389
mod_vvisit_counterBulan ini84114
mod_vvisit_counterBulan lalu117329
mod_vvisit_counterTotal kunjungan5368627

We have: 8 guests, 3 bots online
IP: 54.235.5.178
 , 
Jul 28, 2014