JAKARTA (Suara Karya) Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) jika diberdayakan dengan baik dan didukung penuh oleh pemerintah daerah, maka bisa menjadi andalan sumber pendapatan bagi masyarakat. Selain itu, kemampuan untuk bertahan PKL juga terbukti mampu menyelamatkan perekonomian nasional.
"Jika PKL dikelola dengan baik bersistem koperasi dan mendapat dukungan penuh dari pemda, akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan saat mengunjungi Pujasera UKM di kawasan Blok- S, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (23/7).

Menurut dia, PKL yang dikelola UKM Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta seperti di Blok S, Jakarta Selatan, ini bisa menghasilkan omzet hingga Rp 60 juta dalam sebulan. "Ini jumlah yang sangat besar dan sistem ini akan kita kembangkan di beberapa daerah di Indonesia, tuturnya.

Menurut dia, keberpihakan pemda dalam pengembangan UKM seperti yang ada di Blok S ini sangat penting. "Kami mendukung kegiatan ini yang jelas sangat positif bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Neddy Rafinaldy Halim menambahkan, keberpihakan pemda tidak bisa dianggap remeh. Karena pemda sebagai "orang-tua" memiliki kemampuan untuk mendukung kelangsungan perkembangan UKM di suatu daerah.

Kepedulian pemda akan masa depan UKM juga akan memberikan dorongan yang kuat bagi produsen lokal untuk tumbuh dan berkembang. Karena suatu daerah akan memiliki kebanggaan atas kemampuan produk mereka sendiri.

Selain itu, Neddy menambahkan, dukungan penuh pemda juga akan menjadi filter akan masuknya produk import ilegal ke suatu daerah. Contohnya beberapa daerah di wilayah perbatasan antarnegara selama ini banyak mengeluh soal masuknya produk impor secara ilegal melalui pelabuhan rakyat. Kondisi ini tidak bisa disalahkan begitu saja, karena memang melibatkan banyak pihak.

Namun, setidaknya dengan adanya keberpihakan dari pemda dan kemampuan UKM dalam memproduksi barang khas dan dibutuhkan masyarakat, maka secara alami akan memproteksi masuknya produk asing ke suatu daerah

Di lain pihak, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta semua pihak untuk membangun komitmen kuat dan menyamakan persepsi dalam rangka merevitalisasi koperasi di lndonesia. Apalagi upaya revitalisasi koperasi ini bukan sekadar mengganti logo koperasi yang bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

Koordinator Majelis Pakar Dekopin Teguh Boediyana mengatakan, untuk merevitalisasi gerakan koperasi perlu komitmen yang kuat dan persepsi yang sama dari seluruh pihak. Mulai dari gerakan koperasi, pemerintah hingga masyarakat. Namun hingga saat ini elite di pemerintahan dan legislatif (DPR) masih memiliki perbedaan persepsi, dalam memandang koperasi, sehingga upaya membangun koperasi di Tanah Air menjadi makin kompleks.