JAKARTA (Suara Karya) Gabungan Koperasi Produsen Tahu-Tempe Indonesia (Gakoptindo) beserta kalangan perbankan dan pengusaha sepakat menanggulangi masalah kelangkaan kedelai di Indonesia.
Para produsen/perajin tahu-tempe di sentra-sentra primer agar bisa berproduksi kembali. Bahkan, Gakoptindo diharapkan juga bisa menjadi importir kedelai. "Kami menginginkan agar produksi tempe-tahu bisa kembali normal. Karena itu, kami menggandengkan tiga pemangku kepentingan ini, kata Deputi Menteri Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM) Braman Setyo di Jakarta, pekan.

Salah satu upaya jangka pendek yang dilakukan Kemenkop dan UKM, dalam waktu dekat mendorong ditandatanganinya nota kesepahaman (memorandum of understanding /MoU] antara Gakoptindo, bank, dan pengusaha). MoU ini diharapkan melahirkan sebuah persyaratan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang akan membantu para prajin tahu-tempe, khususnya di daerah, untuk melakukan produksi kembali.

Braman Setyo menambahkan, kredit yang bisa dimanfaatkan anggota Gakoptindo misalnya kredit usaha rakyat (KUR) hingga mencapai Rp 2 miliar. Kredit ini dijamin maksimal 70 persen oleh PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), khususnya untuk proses produksi serta impor bahan baku kedelai. Untuk bisa meminjam kredit hingga Rp 2 miliar, maka Gakoptindo harus bisa menjamin dan bekerja sama dengan Jamkerindo.

"Kita lihat dulu koperasi primer anggota Gakoptindo yang bankable atau tidak, karena prosesnya nantinya dilakukan oleh pihak bank, seperti Bank DKI dan Bank Jatim," ucapnya.

Terkait masalah ketersediaan kedelai, menurut dia, hingga saat ini masih bisa diatasi. Masalah justru pada harga kedelai di Indonesia yang masih mengikuti fluktuasi di Amerika Serikat (AS). Tidak ada kelangkaan bahan baku. Hanya harganya yang tidak terkendali karena mengikuti fluktuasi harga yang ada di Amerika," katanya.

Hingga saat ini, harga kedelai, khususnya dari impor, masih dikisaran di atas Rp 8.000 per kilogram (kg) dari harga normal sebesar Rp 5.500 per kg.

Bibit Unggul

Di tempat terpisah, pemerintah diharapkan bisa memberikan jaminan penyediaan bibit unggul kedelai yang mencukupi bagi petani di dalam negeri. Karena upaya swasembada kedelai butuh dukungan ketersediaan lahan tanam serta bergantung pada ketersediaan bibit kedelai yang berkualitas.

Salah satu masalah terkait produksi kedelai, yaitu soal benih. Harus ada ketersediaan benih yang berkualitas untuk petani," kata dosen pemuliaan tanaman dan teknologi benih Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Setyastuti Purwanti.

Menurut dia, berbeda dengan tanaman padi yang memiliki daya simpan lebih lama hingga enam bulan, bibit kedelai yang baik hanya mampu tersimpan selama tiga bulan saja. Untuk itu, petani kesulitan menyimpan karena tingginya kandungan protein dan lemak dalam kedelai.

"Daya simpannya rendah. Kalaupun ada sertifikasi bibit, itu untuk tiga bulan saja Kalau padi, karena karbohidrat tinggi bisa sampai enam bulan," ujarnya.

Di sisi lain, menurut dia, minimnya lahan tanam kedelai juga perlu dituntaskan. Produksi kedelai dalam negeri membutuhkan perluasan lahan tanam, sehingga bisa ditingkatkan. Selain itu, upaya pendampingan pada petani dalam proses pembudidayaan kedelai juga harus dilakukan.

Pengalaman kami dalam pengembangan kedelai hitam, ternyata petani bisa menghasilkan produksi yang optimal. Hal ini terjadi karena ada pendampingan yang dilakukan sejak awal hingga masa panen," ucapnyanya.

Setyastuti mengakui, selama ini komoditas kedelai tidak menjadi tanaman utama yang dipilih petani. Biasanya, petani Indonesia hanya menanam kedelai untuk menunggu musim tanam padi. Besarnya biaya perawatan tanaman, seperti membersihkan gulma, sangat berpengaruh pada produksi kedelai.

Sumber : Suara Karya