KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Tentang Kementerian

Menteri

MENTERI KOPERASI DAN UKM

Tugas Pokok dan Fungsi

Rumusan Tugas :

Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Rincian Tugas :

a. merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah.

b. mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

c. meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

d. mengkoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan sumberdaya ekonomi rakyat.

e. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Wewenang :

a. menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan secara makro.

b. menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.

c. menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM.

d. membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang KUKM.

e. mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang KUKM.

f. menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.

g. menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.

h. menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.

i. menerapkan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil menengah.

j. menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.

k. memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi KUKM.

l. memberikan dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar KUKM serta kerjasama dengan badan lainnya.

 

Tentang Kementerian Koperasi dan UKM

 

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Sekretariat Kementerian

SEKRETARIAT KEMENTERIAN DAN UKM

Tugas Pokok dan Fungsi

Rumusan Tugas :

Membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang meliputi koordinasi, perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan penyelenggaraan pengelolaan serta pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Rincian Tugas :

a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputi di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

b. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah, administrasi keuangan, pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

c. mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga serta kehumasan kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

d. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelayanan umum di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

e. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

f. mengkoordinasikan pelaksanaan laporan keuangan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

g. mengadakan pembinaan, petunjuk dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran rutin serta pembangunan.

h. mengkoordinasikan perumusan konsepsi pengembangan, penyempurnaan organisasi dan tatalaksana Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna seluruh satuan unit Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

i. mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijaksanaan pembinaan dan pelayanan umum.

j. mengkoordinasikan dan membina aparatur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pembinaan dan pemberian pelayanan.

k. membina hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi baik di dalam maupun di luar Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ada hubungannya dengan tugas-tugas pembinaan.

l. memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkungannya.

m. memimpin dan mengadakan rapat dinas, seminar, lokakarya dan pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

n. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

o. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretaris Kementerian Negara kepada Menteri Negara.

p. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Menteri Negara bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Wewenang :

a. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

b. menandatangani surat-surat dinas yang diatur dalam surat keputusan pelimpahan wewenang.

c. memimpin, mengatur dan membagi tugas kepada bawahan.

d. mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

e. menerima atau menolak masukan, saran dan usulan yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

f. memberikan saran dan masukan kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggungjawab :

a. bertanggung jawab atas keputusan perumusan kebijakan yang dibuat atau tindakan yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian tugas.

b. bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan unit kerja yang dipimpinnya. c. bertanggung jawab atas berjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya.

d. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang sekretariat.

e. bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang disampaikan.

 

Tentang Kementerian Koperasi dan UKM

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Deputi I

DEPUTI I BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM

Tugas Pokok dan Fungsi

Rumusan Tugas :

Membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Rincian Tugas :

a. menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

b. menetapkan kebijakan di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri Negara.

c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kebijakan di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan unit kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara maupun lembaga/instansi terkait lainnya.

d. melaksanakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

e. membina dan mengawasi atas penyelenggaraan peraturan daerah di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

f. mengatur penerapan perjanjian di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

g. menetapkan standar pemberian ijin Badan Hukum Koperasi.

h. menetapkan persyaratan kualifikasi koperasi dan usaha kecil dan menengah berprestasi.

i. menetapkan pedoman Akuntansi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

j. menetapkan pedoman Klasifikasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

k. menetapkan kebijakan sistem pengawasan anggota terhadap koperasi.

l. memberi dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem organisasi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

m. memberi dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha/asosiasi lainnya.

n. meningkatkan peranserta masyarakatdalam mengembangkan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meliputi urusan organisasi dan badan hukum koperasi dan usaha kecil dan menengah, peraturan perundang-undangan, tatalaksana koperasi dan usaha kecil dan menengah, keanggotaan koperasi serta pengendalian dan akuntabilitas koperasi dan usaha kecil dan menengah.

p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

q. memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

r. memimpin dan mengadakan rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

s. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

t. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Wewenang :

a. mengkoordinasikan/menetapkan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

b. memberikan penilaian, memotivasi atas pelaksanaan tugas bawahan. c. menandatangani surat-surat dinas yang diatur dalam surat keputusan pelimpahan wewenang di bidang Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

d. memimpin, mengatur dan membagi tugas/pekerjaan kepada bawahan.

e. mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f. menerima masukan, saran dan usulan yang sesual dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. menolak masukan, saran dan usulan yang tidak sesual dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. memberikan saran dan masukan kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggungjawab :

a. bertanggung jawab atas perumusan kebijakan yang dibuat dan atau tindakan yang dilakukannya dalam penyelesaian tugas.

b. bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan dan unit kerja yang dipimpinnya.

c. bertanggung jawab atas berjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas.

d. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kebijakan Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

e. bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang disampaikan.

 

Tentang Kementerian Koperasi dan UKM

 

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Deputi II

DEPUTI II BIDANG PRODUKSI

Tugas Pokok dan Fungsi

Rumusan Tugas :

Membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang produksi yang meliputi perumusan, koordinasi, perencanaan, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang produksi.

Rincian Tugas :

a. menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan di bidang produksi.

b. Menetapkan kebijakan di bidang produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Negara.

c. mengkoordinasikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian masalah di bidang produksi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun lembaga/instansi terkait lainnya.

d. melaksanakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang produksi.

e. mengevaluasi pelaksanaan program perkoperasian dan pengusaha kecil menengah di bidang produksi meliputi urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, urusan kehutanan dan perkebunan, urusan perikanan dan peternakan, urusan industri, kerajinan dan pertambangan serta urusan Ketenagalistrikan dan aneka usaha.

f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungannya.

g. memantau pelaksanaan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di bidang produksi.

h. memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkungannya.

i. memimpin dan mengadakan rapat dinas, seminar, lokakarya dan pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

j. melaksanakan tugas lain sesual petunjuk pimpinan.

k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang produksi kepada Menteri Negara.

l. dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Produksi bertanggung jawab kepada Menten Negara.

Wewenang :

a. mengkoordinasikan penetapan kebijakan di bidang produksi.

b. memberikan penilalan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

c. menandatangani surat-surat dinas yang diatur dalam surat keputusan pelimpahan wewenang di bidang produksi.

d. memimpin, mengatur dan membagi tugas bawahan.

e. mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f. menerima masukan, saran dan usulan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. menolak masukan, saran dan usulan yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. memberikan saran dan masukan kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggungjawab :

a. bertanggung jawab atas keputusan perumusan kebijakan yang dibuat atau tindakan yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian tugas.

b. bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan unit kerja yang dipimpinnya. c. bertanggung jawab atas berjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya.

d. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perumusan kebijakan produksi.

e. bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang disampaikan.

 

Tentang Kementerian Koperasi dan UKM

 

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Deputi IV

DEPUTI IV BIDANG PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA

Tugas Pokok dan Fungsi

Rumusan Tugas :

Membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

Rincian Tugas :

a. menetapkan rencana dan program kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

b. menetapkan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri Negara.

c. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha dengan unit kerja di lingkungan Kementerian maupun lembaga/instansi terkait lainnya.

d. melaksanakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

e. mengatur penerapan perjanjian di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

f. menetapkan persyaratan kualifikasi koperasi dan usaha kecil dan menengah yang akan dibina dalam bidang pemasaran dan jaringan usaha.

g. memberi dukungan dan kemudahan dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

h. memberi dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha/assosiasi lainnya.

i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan usaha kecil menengah.

j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah di bidang pemasaran dan jaringan usaha meliputi perdagangan dalam negeri, ekspor dan impor, sarana dan prasarana pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha, informasi dan publikasi bisnis.

k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.

l. memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.

m. memimpin dan mengadakan rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

n. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

o. Melaporkan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha kepada Menteri Negara.

Wewenang :

a. mengkoordinasikan penetapan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

b. memberikan penilaian, motivasi atas pelaksanaan tugas bawahan.

c. menandatangani surat-surat dinas yang diatur dalam surat keputusan pelimpahan wewenang di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

d. memimpin, mengatur dan membagi tugas/pekerjaan kepada bawahan.

e. mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f. menerima masukan, saran dan usulan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. menolak masukan, saran dan usulan yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. memberikan saran dan masukan kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggungjawab :

a. bertanggung jawab atas keputusan perumusan kebijakan yang dibuat atau tindakan yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian tugas.

b. bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan dan unit kerja yang dipimpinnya.

c. bertanggungjawab atas berjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas.

d. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

e. bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang disampaikan.

 

Tentang Kementerian Koperasi dan UKM

 

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Deputi V

DEPUTI V BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Tugas Pokok dan Fungsi

Rumusan Tugas :

Membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Rincian Tugas :

a. menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

b. menetapkan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Negara.

c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kebijakan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM maupun lembaga/instansi terkait lainnya.

d. melaksanakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan sumber daya manusia.

e. membina dan mengawasi atas penyelenggaraan peraturan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM).

f. mengembangkan dan membina jabatan fungsional.

g. mengembangkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

h. menyusun standar penyelenggaraan diklat Koperasi dan UKM.

i. mengembangkan modul-modul diklat Koperasi dan UKM.

j. mengembangkan sistem advokasi terhadap Koperasi dan UKM.

k. mengembangkan sistem penumbuhan wirausaha baru.

l. melakukan akreditasi lembaga penyelenggara diklat Koperasi dan UKM.

m. meningkatkan peranserta masyarakat dalam mengembangkan SDM koperasi dan usaha kecil dan menengah.

n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian dan usaha kecil menengah di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi urusan organisasi dan badan hukum koperasi dan usaha kecil dan menengah, peraturan perundang-undangan, tatalaksana koperasi dan usaha kecil menengah, keanggotaan koperasi serta pengendalian dan akuntabilitas koperasi dan usaha kecil menengah.

o. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

p. memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

q. memimpin dan mengadakan rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

r. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.

s. dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melaporkan dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Wewenang :

a. menetapkan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. memberikan penilaian, memotivasi atas pelaksanaan tugas bawahan.

c. menandatangani surat-surat dinas yang diatur daam surat keputusan pelimpahan wewenang di bidang pengembangan sumber daya manusia.

d. memimpin, mengatur dan membagi tugas/pekerjaan kepada staf.

e. mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f. menerima masukan, saran dan usulan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. menolak masukan, saran dan usulan yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. memberikan saran dan masukan kepada pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggungjawab :

a. bertanggung jawab atas perumusan kebijakan yang dibuat atau tindakan yang dilakukannya dalam penyelesaian tugas.

b. bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan dan unit kerja yang dipimpinnya.

c. bertanggung jawab atas berjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas.

d. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

e. bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang disampaikan.

Deputi VI

DEPUTI VI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA

Tugas Pokok dan Fungsi

Rumusan Tugas :

Membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

Rincian Tugas :

a. menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

b. menetapkan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri Negara.

c. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan. kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM maupun lembaga/instansi terkait lainnya.

d. melaksanakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM dibidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

e. mengatur penerapan perjanjian di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

f. menetapkan persyaratan kualifikasi koperasi dan usaha kecil dan menengah yang akan mendapatkan bantuan permodalan.

g. memberi dukungan dan kemudahan dalam pengembangan dan restrukturisasi usaha bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

h. memberi dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha/asosiasi lainnya.

i. meningkatkan peran serta masyarakatdalam pengembangan dan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha kecil menengah.

j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha yang meliputi bidang produktivitas dan mutu, restrukturisasi usaha, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi KUKM serta pengembangan sistem bisnis.

k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

l. memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

m. memimpin dan mengadakan rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan dinas Iainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

n. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.

o. dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha melaporkan dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Wewenang :

a. mengoordinasikan penetapan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

b. memberikan penilaian, memotivasi atas pelaksanaan tugas bawahan.

c. menandatangani surat-surat dinas yang diatur dalam surat keputusan pelimpahan wewenang di Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

d. memimpin, mengatur dan membagi tugas/pekerjaan kepada bawahan.

e. mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f. mererima masukan, saran dan usulan yang sesual dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. menolak masukan, saran dan usulan yang tidak sesual dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. memberikan saran dan masukan kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggungjawab :

a. bertanggung jawab atas hasil perumusan kebijakan yang dibuat atau tindakan yang dilakukannya dalam penyelesaian tugas.

b. bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan dan unit kerja yang dipimpinnya.

c. bertanggung jawab atas berjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya.

d. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

e. bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang disampaikan.

 

Tentang Kementerian Koperasi dan UKM

 

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Deputi VII

DEPUTI VII BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK

Tugas Pokok dan Fungsi

Rumusan Tugas :

Membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian sumberdaya usaha kecil menengah dan koperasi yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang perigkajian sumberdaya usaha kecil menengah dan koperasi.

Rincian Tugas :

a. menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan di bidang pengkajian sumberdaya UKMK.

b. menetapkan kebijakan di bidang pengkajian sumberdaya UKMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri Negara.

c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kebijakan di bidang pengkajian sumberdaya UKMK dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM maupun lembaga/instansi terkait lainnya.

d. melaksanakan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang pengkajian sumberdaya UKMK.

e. mengatur penerapan perjanjian di bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.

f. menetapkan usulan persyaratan kualifikasi koperasi dan usaha kecil dan menengah yang akan mendapatkan bantuan permodalan.

g. memberi dukungan dan kemudahan dalam pengembangan pengkajian sumberdaya UKMK bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

h. memberi dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar koperasi dan usaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha/asosiasi lainnya.

i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pengkajian sumberdaya UKMK.

j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah di bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK yang meliputi bidang penelitian koperasi, penelitian Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penelitian sumberdaya dan pengembangan perkaderan UKM.

k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pengkajian sumberdaya UKMK.

l. memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.

m. memimpin dan mengadakan rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

n. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk pimpinan.

o. dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK melaporkan dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Wewenang :

a. mengoordinasikan penetapan kebijakan di bidang pengkajian sumberdaya UKMK.

b. memberikan penilaian dan memotivasi atas pelaksanaan tugas bawahan.

c. menandatangani surat-surat dinas yang diatur dalam surat keputusan pelimpahan wewenang di Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.

d. memimpin, mengatur dan membagi tugas/pekerjaan kepada bawahan.

e. mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f. menerima masukan, saran dan usulan yang sesual dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. menolak masukan, saran dan usulan yang tidak sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. memberikan saran dan masukan kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Tanggungjawab :

a. bertanggung jawab atas keputusan perumusan kebijakan yang dibuat atau tindakan yang dilakukannya dalam penyelesaian tugas.

b. bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan dan unit kerja yang dipimpinnya.

c. bertanggung jawab atas berjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya.

d. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang pengkajian sumberdaya UKMK.

e. bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang disampaikan.

 

Tentang Kementerian Koperasi dan UKM

 

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

WEB TERKAIT

Monday, 25-January-2016 20:19

www.depkop.go.id [tampilan versi lama]

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Alamat:Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Monday, 25-January-2016 20:19

www.lpdb.id

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53 Jakarta 12770 - Kotak Pos 4370 Telepon. 021-7901440, 7990756 Fax. 021-7989746

Monday, 25-January-2016 20:19

www.smescoindonesia.com

SMESCO Indonesia. Alamat: Gedung SME Tower Lt.5, Jend Gatot Subroto Kav. 94, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, Indonesia. SMESCO merupakan kepanjangan dari "Small and Medium Enterprises and Cooperatives", atau KUKM - Koperasi dan Usaha Kecil...

Monday, 02-November-2015 00:50

www.smecda.com

Portal yang diperuntukkan bagi kalangan KUKM untuk memenuhi kebutuhan sarana promosi, informasi dan komunikasi.

KONTAK KAMI

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta 12940

EMAIL : bagdat@remove-this.depkop.go.id | TELP : 021-520 4366 - 72

FORM KONTAK

Form Kontak

Kontak Kami
captcha

GOOGLE MAP